Sejarah Pemerintahan Kota Bogor - Bogor Heritage

Post Top Ad

Sejarah Pemerintahan Kota Bogor


Paska terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia di tahun 1945, Kota Bogor sudah mempunyai walikota yang bertugas memimpin pemerintahan yaitu R. Odang Prawiradipraja. Akan tetapi jika merujuk catatan lama sejak era kolonial, maka pemimpin pertama di Bogor adalah Mr. A. Bagchus yang dilantik pada tahun 1902.


Tugas untuk menjalankan pemerintahan disebut Burgemeester. Setelah tahun 1905, Buitenzorg berpisah dari wilayah administratif Batavia dan memiliki hak otonom atau Stadsgemeente sesuai keputusan Gubernur Jenderal Hindia belanda saat itu. Wilayah Bogor atau Buitenzorg pada saat itu masih berupa kawasan seluas 22 kilometer persegi yang terdiri dari 2 distrik, dan 7 desa dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa.


Terbitnya surat keputusan tersebut menjadikan Bogor sebagai salah satu pemerintahan kota tertua di Indonesia, bahkan lebih tua dari Bandung yang ditetapkan sebagai Stadsgemeente pada 1906.


Pengelolaan pemerintahan Stadsgemeente di Bogor hanya sampai tahun 1942, yaitu saat dimulainya era pendudukan Jepang. Jalannya roda pemerintahan diambil alih oleh Jepang, dan mengganti semua istilah berbahasa Belanda dengan istilah mereka, tanpa merubah sistem pemerintahan di daerah-daerah. Stadsgemeente digantikan menjadi “Si”, dan Burgemeester menjadi “Sico”.


Sebutan Residentie Buitenzorg dengan wilayah administratif Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur menjadi “Bogor Syuu”. Pada jaman pendudukan Jepang juga, penggunaan kata Bogor secara resmi diberlakukan untuk menggantikan Buitenzorg. Kota Bogor saat itu masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor, Ciawi, Cibinong, Parung, Leuwiliang, Jasinga, dan Cibarusa.


Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah Residentie Buitenzorg merupakan wilayah koloni yang dikembangkan sejak 1689. Pada saat itu, Bogor masih berupa wilayah koloni baru yang dikenal dengan nama Kampung Baru dengan pimpinannya Kapten Tanudjiwa. Atas dasar itulah, para penulis Belanda menyebut Tanudjiwa sebagai pendiri Bogor.


Setelah terbit Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1945, Kota Bogor memiliki walikota baru yang dijabat oleh R.Odang Prawiradipraja. Walaupun saat itu pemerintahan RI telah terbentuk, tapi pihak Belanda masih belum mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dengan dalih menjaga keamanan, mereka datang kembali untuk membentuk NICA yaitu pemerintah sipil Hindia Belanda.


Akibat Agresi Militer itu, walikota Bogor yang baru hanya memimpin selama 1 tahun saja, karena pemerintahan Bogor waktu itu diambil alih oleh Sekutu. Pemerintahan NICA kemudian mengangkat J.J Penoch sebagai Burgemeester dari tahun 1948-1950. Di waktu yang bersamaan, pemerintah Republik mengangkat walikota bogor yang baru yaitu M.Witjaksono Wirjodihardjo.


Pada tahun 1949, Republik Indonesia menjadi negara yang berdaulat setelah Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia.


Perubahan nama pemerintahan Kota Bogor

  • Di tahun 1950, Staadsgemeente dirubah menjadi Kotapraja. Sesuai Undang-Undang No.16 th.1950 Buitenzorg pun berganti nama menjadi Kota besar Bogor.
  • Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, menetapkan nama Kota Besar Bogor berganti nama menjadi Kota Praja Bogor.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 kembali mengganti nama Kota praja Bogor menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan perubahan nama kembali menjadi Kota Bogor.

Perubahan wilayah administratif

  • Pada masa pemerintahan walikota Achmad Sham, Kota Bogor yang terbagi dalam dua wilayah administratif yaitu Kecamatan Kota Kaler yang terdiri dari Paledang, Panaragan, Pabaton dan Bantar Jati dan Kecamatan Kota Kidul yang terdiri dari Babakan Pasar, Tegal lega, Batutulis dan Bondongan.
  • Setelah terbit Surat Keputusan Walikotamadya Bogor Nomor 5422/1/68 tahun 1968 menetapkan pembagian lima wilayah di Kota Bogor yang terdiri dari kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat, kecamatan Bogor Utara, kecamatan Bogor Selatan, dan kecamatan Bogor Tengah.

Perubahan luas wilayah


Pemerintah Republik Indonesia melalui PP No.2 / 1995 memutuskan perubahan atas batas wilayah Kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Dengan demikian, wilayah Kota Bogor lima kali lebih luas dari sebelumnya dari yang tadinya 2.156 Ha menjadi 11.850 Ha.


Perluasan wilayah tersebut meliputi


  • 11 desa di Kecamatan Semplak,
  • 6 desa di Kecamatan Ciomas,
  • 5 desa di Kecamatan Dramaga,
  • 10 desa di Kecamatan Kedung Halang,
  • 11 desa di Kecamatan Ciawi dan
  • 3 desa di Kecamatan Cijeruk.

Sejak saat itu, wilayah Kota Bogor terbagi menjadi 6 Kecamatan (tambahan Tanah Sareal) dengan 68 Kelurahan. Sesuai perluasan wilayah tersebut, maka wilayah administratir Kota Bogor pun dibagi menjadi enam kecamatan dengan tambahan Kecamatan Tanah Sareal.


Berikutnya para pejabat yang diangkat menjadi Walikota Bogor adalah:


M.Witjaksono Wirjodihardjo (1948-1950)
R.Djoekardi (1950 – 1952)
R.S.A Kartadjumena (1952 – 1956),
Pramono Notosudiro ( 1956 -1959),
R. Abdul Rachman (1960 – 1961),
Letkol. Achmad Adnawidjaya (1961 – 1965) dan
Kol. Achmad Sham ( 1965 – 1979).
Achmad Sobana,SH. (1979 – 1984),
Ir. Muhammad (1984 – 1989), Drs. Suratman (1989 -1994),
Drs. Eddy Gunardi (1994 – 1999),
Iswara Natanegara,SH.(1999 -2004),
Drs. Diani Budiarto, Msi (2004 – 2014),
Dr. Bima Arya (2014-2018),
Ir. Usmar Hariman (Plt Walikota 2018)
Dr. Bima Arya (2019 – 2024)

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages